METROPOLITAN

Ratusan masa Kepung BPN DKI Jakarta, Ratusan Pendemo Tagih Sertifikat Tanah Rakyat

Ditulis Oleh : Biro Jakarta Selatan | Selasa,21 Maret 2023 16:02:42 WIB

POTRETJAKARTA.COM : Ratusan masa Kepung BPN DKI Jakarta, Ratusan Pendemo Tagih Sertifikat Tanah Rakyat

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3)/Ist
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3)/Ist
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).


Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Tak Bisa Disalahkan
Penasihat RW 09 Curiga Permukiman Tanah Merah Sengaja Dibakar

Massa memprotes lambannya BPN DKI Jakarta memproses sertifikasi tanah rakyat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Koordinator Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat Romi Jiwa Perwira mengatakan, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sepatutnya mendukung program PTSL yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo.

"Namun kenyataannya BPN justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria," kata Romi kepada wartawan.

Romi mencontohkan pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini program pendaftaran tanah hanya di angka 80, 25% dan hanya 67,5% yang sudah bersertifikat.

"Itu pun banyak warga belum menerimanya," kata Romi.

Padahal sejak tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan Program PTSL hampir Rp500 miliar.

Namun ternyata BPN DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 hanya 231.767 bidang tanah.

"Hingga saat ini tidak ada data akurat berapa sertifikat yang sudah diterima warga DKI Jakarta," kata Romi.

Melihat kondisi tersebut, kata Romi, Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat menuntut petanggungjawaban BPN DKI atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018 sampai 2023.

"Kami mendesak BPN DKI untuk mensukseskan program Presiden Jokowi terkait reforma agraria. Basmi habis mafia tanah rakyat," demikian Romi. (Red)